BAB I FUNGSI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET KABUPATEN GARUT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian

Kesehatan sangatlah di dambakan oleh semua masyarakat, baik itu kalangan menengah ke atas maupun menengah kebawah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat tidak mampu.

Kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal merupakan tujuan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai. Maka dari itu harus diselenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan merata supaya terciptanya suatu program yang berjalan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran.

Kenyataannya yang terjadi ada suatu perbedaan antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok masyarakat tidak miskin, derajat kesehatan  masyarakat miskin masih rendah, hal ini terlihat dari angka kematian kelompok miskin tiga setengah sampai empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin, dengan indikasi seperti ini menunjukan bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin masih sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat tidak miskin.

Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kirangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, kesadaran untuk mengetahui dan memahami tentang kesehatan masih sangat rendah, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah.

Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut di akibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal, di samping itu pula faktor jarak atau geografis yang tidak menunjang sebab dengan jarak yang cukup jauh dengan tempat pelayanan kesehatan.

Biaya kesehatan yang terus meningkat ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran langsung bayar, kondisi geografis yang sulit untuk menjangjkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktufitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah Kab.Garut, khususnya Dinas Kesehatan yang membawahi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut membangun atau menumbuhkan derajat kesehatan supaya terciptanya produktifitas kerja, ini tidak akan terlepas dari bagaimana setiap pegawai memiliki kemampuan dan pihak Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Slamet Kab. Kab Garut berkewajiban menempatkan setiap pegawai sesuai dengan kemampuannya dengan kata lain mengoptimalkan  manajemen kinerja, karena ini merupakan suatu proses perbaikan kinerja bukan merupakn kerja jangka pendek, melainkan merupakan proses evaluatif jangka panjang.

Dalam menjalankan agenda pembangunan kesehatan harus lebih terarah dan dapat menjangkau sasaran sesuai dengan gambaran keadaan kesehatan melalui berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun yang tidak mampu atau keluarga miskin. Untuk keluarga miskin diberikan pelayanan kesehatan yang di biayai oleh bantuan pemerintah pusat memalui berbagai program. Keluarga miskin yang dimaksud, keluarga yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui TKK (Tim Koordinasi Kabupaten/Kota) dengan melibatkan desa untuk mendata keluarga miskin dan bekerjasama dengan Badan Pengelola Statistik (BPS).

Para pegawai dalam bagian Keluarga Miskin (GAKIN) biasanya ini sangat rawan dalam maslalah pelayanan, sehingga proses dalam perbaikan kinerja diperlukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terencana dengan baik. Supaya dalam melakukan pelayanan terhadap Keluarga Miskin (GAKIN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut pelanggan merasa puas, pihak RSUD juga pasti memiliki standar pelayanan dengan tujuan adanya evaluasi bagi Rumah Sakit dalam memotivasi karyawan supaya bekerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan yakni kepuasan pelanggan.

Kriteria keluarga miskin menurut Departemen Kesehatan (dalam Keputusan Mentri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008) adalah (1) Keluarga tidak bisa makan 2 kali sehari, (2) Keluarga tidak mampu mengobati anak/anggota keluarga yang sakit ke pelayanan kesehatan, (3) Kepala keluarga terkena PHK missal, serta (4) Pada keluarga terdapat anak yang “droup out” sekolah karena masalah ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut Tahun 2007 bahwa jumlah warga miskin yang memiliki hak pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN) adalah 833.230 orang dari jumlah penduduk Kabupaten sebanyak 2.309.773 jiwa. Jumlah keluarga miskin ini memiliki persentase sebesar 36,07% dari jumlah penduduk Kabupaten Garut. Dengan jumlah yang cukup banyak itu harus tetap merasa terjamin dalam bidang kesehatannya, di samping itu pula harus di tunjang oleh pegawai yang harus mampu melayani masyarakat/keluarga miskin yang banyak tersebut.

Menurut Keputusan Mentri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008 bahwa ketentuan umum dalam melaksanakan program ini antara lain:

1.      Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta JAMKESMAS, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapat pelayanan kesehatan.

2.      Setiap peserta JAMKESMAS mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gaat darurat.

3.      Pelayanan obat di puskesmas beserta jaringannya dan di rumah sakit dengan ketentuan:

-   Untuk memenuhi kebutuhan obat generik di puskesmas dan jaringannya akan dikirim langsung melalui pihak ketiga frangko kabupaten/kota

-   Untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai di rumah sakit, instalasi farmasi/apotik rumah sakir bertanggung jawab menyediakan semua nobat dan bahan habis pakai.

-   Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat sebagaimana butrir kedua di atas maka rumah sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

-   Apabila terjadi peresepan obat diluar ketentuan sebagaimana butir kedua di atas maka pihak rumah sakit bertanggung jawab menanggung selisih harga tersebut.

4.Peserta tidak boleh di kenakan iuran biaya dengan alasan apapun.

Dalam pelaksanaan program pemerintah ini  perlu suatu dukungan yang sangat baik supaya tercapainya program yang efektif dan efisien, dengan ditunjang standar pelayanan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2005:237) bahwa cakupan standar pelayanan masyarakat yang harus di tetapkan sekurang-kurangnya meliputi:

1.      Prosedur pelayanan

Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan.

2.      Waktu penyelesaian

Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3.      Biaya Pelayanan.

Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rincianya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4.      Produk pelayanan

Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan yang telah dibayar oleh masyarakat, mereka akan mendapat pelayanan berupa apa saja. Produk pelayanan ini harus distandarkan.

5.      Sarana dan prasarana

Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

6.      kompetensi petugas pemberian pelayanan

Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang dibutuhkan.

Untuk mewujudakan program dan standar pelayanan di atas maka sangatlah perlu suatu kecakapan dari pihak manajemen rumah sakit dalam mengatur dan mengarahkan pegawainya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, sebab kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan Rumah Sakit merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat bidang kesehatan melalui pelayanan administratif dan medis yang direncanakan, diperhitungkan dan ditetapkan sesuai standar manajemen peleyanan kesehatan masyarakat yang meliputi waktu, biaya dan hasil yang diharapkan berupa kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai, pihak rumahsakit harus memberikan dorongan yang tepat kepada pegawai di lingkungan kerjanya, agar pegawai mau bekerja secara ikhlas dengan meningkatkan mutu pelayanannya. Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan kemampuan dan kewenangan, pihak rumahsakit harus selalu berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja para pegawainya, guna meningkatkan ketetapan dan ketelitian pelayanan public, sehingga pada akhirnya kepuasan publiklah yang menjadi tujuan akhir pelayanan.

Suatu tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah serta perusahaan milik pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk memperbaiki kinerjanya mendorong dibangunnya suatu sistem manajemen kinerja. sebab dengan manajemen kinerja yang optimal akan terciptanya suatu kinerja yang baik.

Tetapi pada kenyataannya bahwa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit tidak sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya masyarakat miskin, ini disebabkan oleh lemahnya atau tidak optimalnya manajemen kinerja pegawai sehingga mengakibatkan pelayanan yang diterima masyarakat kurang/tidak maksimal. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengamatan dan penjajakan oleh penulis terhadap customer, yakni :

-   Ketidak adilan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang melalui program GAKIN, contohnya pelayanan yang diberikan  kepada GAKIN lebih lambat dibandingkan dengan yang bukan GAKIN. Ini terlihat dengan menumpuknya customer yang mengantri dalam hal proses administratif yang mencapai rata-rata per hari 120 customer dengan alokasi waktu untuk dapat dilayani 7 sampai 8 jam, dibandingkan dengan pelayanan di luar program GAKIN yang lebih cepat yakni mencapai rata-rata 170 customer dengan alokasi waktu relatif singkat untuk dapat dilayani tanpa mengantri lama.

-   Adanya suatu pemungutan biaya tambahan berkisar dari Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- dengan alokasi yang tidak jelas. Hal ini berdasarkan wawancara dari 15 customer, 10 customer (67%) dari 15 customer menyatakan adanya pungutan. Padahal menurut aturan yang dikeluarkan dalam Keputusan Mentri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008 tidak boleh dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun.

-   Pihak rumah sakit tidak mau menanggung kelebihan biaya dari pasien dalam hal ini customer. Khususnya dalam hal pembelian obat. Dimana obat yang tidak terdapat di apotek GAKIN dan harus dibeli di luar, maka pihak Rumah Sakit menyerahkan biaya pembeliaannya kepada customer. Sedangkan di dalam Keputusan Mentri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008, pasien GAKIN tidak boleh mengeluarkan biaya sedikit pun selama dalam tanggungan JAMKESMAS.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang penulis implementasikan dalam bentuk skripsi dengan judul “FUNGSI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET KABUPATEN GARUT”

1.2  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan dalam rangka menguraikan permasalahan yang ada pada objek penelitian serta membatasi sesuai judul penelitian maka perlu diidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas. Masalah teridentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen kinerja pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut?
2. Bagaimana pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut?
3. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai terhadap pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut bagian GAKIN?

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan manajemen kinerja pegaiwai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut.
2. Mengetahui pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut.
3. Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai terhadap pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut.

Sedangkan kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pengetahuan dan wawasan bagi penelitian khususnya, dan menjadi bahan masukan bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Kab. Garut agar dapat menjalankan program kerjanya secara berkesinambungan serta memajukan kinerja sebagai aparatur pemerintah yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

2. Secara Teoritis

Dalam rangka mengimplementasikan landasan teori yang mampui memberikan masukan kepada penulis dan menjadikan sumbangan (brain stroming), dalam menjalankan program kinerja sebagai upaya peningkatan pencapaian pelayanan yang optimal dengan dasar pemikiran penerapan metode manajemen dengan teori khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia.

1.4  Kerangka Pemikiran

Manajemen menurut Hasibuan (2005:9) merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Samsudin (2006:16) Manajemen adalah upaya mengatur segala (sumber daya) untuk mencapai tujuan. Kinerja menurut Dessler (2003:34) merupakan kemmapuan orang melaksanakan tugasnya dengan hasil yang lebih dari keadaan sebelumnya.

Sedangkan manajemen kinerja menurut Mahmudi (2005:5) adalah proses yang sistematik, artinya untuk memperbaiki kinerja diperlukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terencana dengan baik.. Dessler (2003: 322) manajemen kinerja adalah proses mengkonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja pegawai, mendukung strategis organisasi.

Didalam penempatan tujuan meliputi:

-          Menetapkan tujuan yang spesifik

-          Menetapkan tujuan yang terukur

-          Menetapkan tujuan yang menantang tetapi realistis untuk dilakukan

-          Meningkatkan motivasi dan partisipasi pegawai dalam bekerja.

Sedangkan dalam penilaian kinerja meliputi:

-          Kesesuaian hubungan standar kerja dengan tujuan organisasi

-          Pertimbangan dengan jenis pekerjaan dan jabatan karyawan

-          Aspek-aspek yang dinilai ada hubungan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan penilaian

-          Standar penilaian dan sasaran hasil penilaian yang realistis

Menurut Moenir (2006:16) pelayanan  merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Boediono (2003:60) pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Pelayanan yang baik, menurut Zeithaml, dkk. (dalam Ratminto & Atik Sepriwinarsih, 2006: 182) bahwa harus memenuhi unsur pengukuran kinerja pelayanan yang meliputi :

1.      Ketampakan fisik (tangible)

2.      Reliabilitas (reliability)

3.      Resvonsitas (responsiveness)